FUNGSI MATERAI

Tahukah Anda jika meterai bukan berfungsi sbg tanda keabsahan suatu perjanjian atau pernyataan?

1. Meterai/Bea Meterai diatur dalam UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai

2. Meterai sebenarnya merupakan pajak yang dibebankan terhadap dokumen-dokumen tertentu

3. Pada mulanya bea meterai dikenakan sebesar Rp500 dan Rp1.000. Namun berdasarkan PP 24/2000, tarif dinaikan menjadi Rp3.000 & Rp6.000

4. Dokumen yg dikenakan bea meterai a.l. : Surat perjanjian atau surat lain yg ditujukan sbg alat bukti perbuatan/kenyataan bersifat perdata

5. Dokumen yg dikenakan bea meterai a.l. : Akta-akta Notaris serta salinannya juga akta2 PPAT termasuk rangkapnya

6. Dokumen yg dikenakan bea meterai a.l. : surat keterangan yg memuat jumlah uang lebih dari Rp 1 juta

7. Dokumen yg dikenakan bea meterai a.l. : surat-surat berharga dgn nominal lebih dari Rp1.000.000

8. Dokumen yg jg dikenakan bea meterai adl surat-surat biasa dan surat-surat kerumahtanggaan yg ingin digunakan sbg alat bukti di Pengadilan

9. Jadi, fungsi meterai bukan sebagai tanda keabsahan suatu perjanjian atau pernyataan.

10. Akan tetapi, jika surat perjanjian atau surat pernyataan ingin diajukan sebagai alat bukti di pengadilan harus membayar bea meterai

11. Dokumen yg blm dimeterai tp ingin dijadikan alat bukti ke pengadilan maka pelunasan meterai disebut pemeteraian kemudian

12. Pemeteraian kemudian, diatur dlm Permenkeu No. 476/KMK.03/2002 Tahun 2002 ttg Pelunasan Bea Meterai dgn Cara Pemeteraian Kemudian

13. Pemeteraian kemudian jg dikenakan terhadap dokumen yg dibuat di luar negeri tetapi ingin digunakan di Indonesia

14. Pelunasan pemeteraian kemudian dilakukan dgn membubuhkan meterai tempel dan disahkan Pejabat Pos

15. Bahkan saat ini pelunasan bea meterai dpt dilakukan scr digital (e-meterai) yg diatur dgn Peraturan Dirjen Pajak No. PER-66/PJ/2010

16. Dasar hukum: UU No. 13 Tahun 1985

17. Dasar hukum: PP No. 24 Tahun 2000

18. Referensi: Jumlah Meterai yang Perlu Dibubuhkan Pada Perjanjian

19. Referensi: Perpanjangan Perjanjian Perlu Meterai Lagi?

20. Referensi: Sahnya Perjanjian yang Tanpa Dibubuhi Meterai

21. Referensi: Hukum Perjanjian